BUKITTINGGI | Keputusan DPR RI yang tetap mempertahankan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada langsung di bawah Presiden menuai berbagai respons dari sejumlah tokoh. Tak terkecuali dari kalangan akademisi di Sumatra Barat (Sumbar).
Dr. Hardi Putra Wirman, SIP, MA, akademisi sekaligus dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi juga turut memberikan pandangannya terkait nilai positif posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden.
Menurutnya, saat ini Polri telah menunjukkan eksistensi dan kinerjanya, yang dibuktikan dengan hasil survei kepuasan publik yang relatif cukup tinggi. Di sisi lain, keberadaan Polri di bawah Presiden dinilai mampu menekan potensi intervensi politik, dibandingkan jika Polri berada di bawah kementerian khusus atau lembaga lainnya.
Namun demikian, hal tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kinerja Polri yang semakin profesional serta konsisten dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Sebagai akademisi, saya memandang penting adanya penguatan institusi negara serta konsistensi kebijakan pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas nasional. Saya mendukung penuh keputusan DPR RI yang menetapkan Polri tetap berada di bawah Presiden,” tegasnya, Jumat (27/3).
Menurutnya, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden dinilai strategis karena dapat memperkuat koordinasi dalam pengambilan keputusan negara, mempercepat respons terhadap berbagai persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menjaga profesionalitas Polri agar tetap netral dan tidak terseret ke dalam praktik politik praktis.
“Kedudukan tersebut penting untuk memastikan bahwa Polri tetap fokus pada fungsi utamanya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sekaligus penegak hukum yang profesional,” ungkapnya.
Selain mendukung Polri tetap di bawah Presiden, Dr Hardi Putra Wirman juga menyatakan dukungannya terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang saat ini diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi rakyat.
Di antaranya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai instrumen ekonomi yang mendorong kemandirian dan produktivitas masyarakat.
Selanjutnya, program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memperkuat sektor usaha rakyat. Dan, kebijakan perlindungan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Namun demikian, seluruh kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara berkala, minimal satu kali dalam setahun, guna memastikan efektivitas, ketepatan sasaran, serta manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” kata dia.
Dikatakannya, evaluasi yang objektif dan terbuka menjadi penting agar setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah tetap berada pada jalur yang tepat serta benar-benar memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional.
Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk kontribusi pemikiran akademik dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat institusi negara, serta memastikan bahwa setiap kebijakan publik benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
TIM
0 Komentar